ALHAMDULILLAH, HONORER DI BAWAH 2014 BAKAL DIANGKAT JADI PNS

BREAKING NEWS - DPRD Bontang, Kaltim, tidak tinggal diam melihat ketidakjelasan nasib 1.556 tenaga honorer di daerah tersebut.

Komisi I DPRD Bontang mendatangi Badan Legislasi Nasional (Balegnas) DPR RI beberapa waktu lalu, mendesak segera dilakukan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN), yang isinya bisa dijadikan acuan pengangkatan honorer menjadi CPNS.

 

Wakil Ketua Komisi I Bilher Hutahaean mengusulkan agar tenaga honorer dengan masa kerja 2014 ke bawah untuk diangkat menjadi CPNS.

“Usulan kami (komisi I, Red.) agar tenaga honorer masa kerja di bawah 2014 untuk dijadikan PNS,” kata Bilher.

Dia menyatakan tidak setuju jika honorer diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca juga : Siapkan Berkas !!, Presiden Jokowi sudah beri restu penerimaan CPNS 2018

Politikus Nasdem ini meminta formasi PPPK agar diberikan kepada tenaga teknis. “Jangan honorer karena mereka dipersiapkan menjadi PNS,” tambahnya.

Pada saat melakukan kunjungan kerja ke DPR, Komisi I DPRD Bontang ditemui langsung oleh Arif Wibowo dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Pria yang juga merupakan Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD ini menyatakan, dalam kunjungannya terdapat pula ratusan honorer mewakili tenaga honorer kategori II (K2) se-Indonesia. [jpnn.com]

Read More

Dilawan 128 Negara soal Status Yerusalem, Dubes AS untuk PBB 'Ngamuk', Kicauannya Pedas!

BREAKING NEWS - Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley belakangan menjadi sorotan atas kalimat-kalimat konfrontatifnya terhadap negara-negara yang menolak keputusan AS untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemungutan suara di sidang darurat Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017), mendapati 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

 

Seperti dirilis situs PBB, hanya 9 negara mendukung langkah Amerika, sementara 35 negara lain abstain.

Kantor berita AFP menyebutkan, di barisan yang sama dengan Amerika Serikat dan Israel adalah Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Kepulauan Marshall.

Geram atas ‘kekalahan’ tersebut, pemerintahan Donald Trump melalui Haley selaku duta besarnya mulai menebar ancaman: “Bagi mereka yang tidak memiliki punggung kita, kita mengambil nama.
Kalimat ini juga kembali dipaparkan Haley dalam akun Twitternya @nikkihaley:

Cuitan tersebut juga mendapat kritik keras karena sikap arogan Haley yang merasa AS selalu dimintai bantuan oleh PBB namun justru keputusan mereka diserang di sidang PBB.

“…Kami tidak mengharapkan mereka yang kami bantu justru menyerang kami dan mengkritisi pilihan kami,” ujarnya.

Haley juga sempat memberikan cuitan sindiran sambil menampilkan dirinya sedang berbicara dengan Presiden AS Donald Trump.

Dalam cuitannya tersebut, Haley menyatakan bahwa Trump berujar “Biarkan mereka melawan kita, kita justru akan mengirit lebih banyak.”

Haley bahkan secara khusus memajang nama-nama negara yang memilih untuk mendukung sikap mereka atau memilih abstain dalam pemungutan suara tersebut.

Terbaru, Reuters mengabarkan bahwa Haley akan mewakili AS mengundang semua negara yang tidak menentang keputusan AS dalam resolusi PBB (baik mendukung AS maupun abstain) untuk hadir dalam sebuah pesta.

Hal ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas "persahabatan mereka dengan Amerika Serikat".
Undangan, yang dikirim melalui email, menyatakan bahwa undangan formal akan menyusul, dan menetapkan tanggal pesta akan jatuh pada tanggal 3 Januari 2018.

Baca juga : Generang Perang Sudah Di Mulai " Indonesia Tidak Terimah Di Di Sebut Ikut Campur Masalah Israel, Indunesia Siap Perang Melawan Israel Jika Israel Tidak Minta Maaf Ke Indonesia,,

Turki dan Bolivia Menentang Keras Dua negara, melalui para diplomatnya bahkan secara terang-terangan mengkritisi aksi AS yang menebar ancaman-ancaman.

“Tidak ada negara terhormat yang tunduk pada tekanan seperti itu," kata menteri luar negeri Turki, Mevlüt Çavu?o?lu.

"Dunia telah berubah. Keyakinan bahwa 'saya kuat karena itu saya benar' telah berubah. Dunia saat ini memberontak melawan ketidakadilan.”

Di antara negara-negara lain yang bersikap kritis terhadap komentar Trump dan Haley adalah Bolivia.

"Nama pertama yang harus ditulisnya adalah Bolivia," ujar duta besar Bolovia PBB, Sacha Sergio Llorenty Soliz.

"Kami menyesalkan arogansi dan sikap tidak menghormati keputusan berdaulat negara-negara anggota dan multilateralisme."  [http://jaguarqq-net.blogspot.co.id]

Read More

Siapkan Berkas !!, Presiden Jokowi sudah beri restu penerimaan CPNS 2018

BREAKING NEWS - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur, memberikan sinyal akan kembali membuka tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di 2018. Alasannya, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun cukup tinggi, di mana setahun ini ada 120.000 pegawai purnatugas.

Menteri Asman mengaku sudah mendapatkan restu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pihaknya juga sudah bersurat ke Kementerian Keuangan terkait rencana pembukaan kembali rekrutmen CPNS 2018.

 

"Saya sudah lapor sama presiden, alhamdulillah bapak presiden sudah memberi sinyal silakan ajukan ke kementerian keuangan. Saya sudah berkirim ke Kemenkeu kemarin, Insya Allah tahun ini kita akan merekrut lagi PNS," ujar dia dalam sambutan pada acara refleksi akhir tahun KemenkumHAM
di Graha Pengayom KemenkumHAM, Jakarta Selatan, Rabu (20/12).

Adapun perekrutan CPNS di 2018 mendatang tidak hanya dibuka untuk kementerian. Namun, juga tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten. "Bahkan bukan hanya kementerian dan lembaga juga termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten," sambung dia.

Baca juga :  Presiden Jokowi Teken Perpres, Tunjangan Kinerja PNS 2018 Resmi Naik

Pada kesempatan itu, Menteri Asman menyampaikan apresiasi kepada KemenkumHAM yang telah menciptakan sistem perekrutan yang sangat baik melalui teknologi informasi. Dia menyampaikan akan menggunakan sistem perekrutan KemenkumHAM sebagai contoh untuk kementerian atau lembaga terkait.

"Untuk itu saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa kunci perbaikan aparatur sipil negara itu bagaimana sistem rekrutmennya yang benar. Dan saya terimakasih kepada pak menteri sudah melaksanakan sistem rekrutmen yang terkahir saya jadikan model," tandasnya. [http://www.beritapns.com/]

Read More

Presiden Jokowi Teken Perpres, Tunjangan Kinerja PNS 2018 Resmi Naik

BREAKING NEWS - Menjelang Libur akhir pekan yang panjang, Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres terkait Tunjangan Kinerja PNS dan pegawai lainnya untuk tahun 2018 pada beberapa kementerian dan lembaga. Rata-rata mengalami peningkatan dengan kisaran puluhan juta rupiah. Hal ini tentu mempertimbangkan kinerja PNS dalam penetapan Tunjangan Kinerja yang akan diterima.

Berikut daftar Tunjangan Kinerja PNS 2018 yang telah ditetapkan presiden melalui Perpres yang telah ditandangani Bapak Joko Widodo.

 

1. Tunjangan Kinerja PNS Kementeran BUMN dan PAN RB

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PANRB dan Perpres Nomor 119 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN.
"Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu," bunyi Pasal 2 Ayat (2) Perpres tersebut dikutip dari laman Setkab, Kamis (21/12).
Besaran tunjangan kinerja bervariasi tergantung kelas jabatannya. Berikut rinciannya:

Tunjangan Kinerja PNS dan Pegawai lainnya di bawah Kementerian BUMN dan PAN RB berkisar antara Rp. 2.531.250 hingga Rp. 33.240.000 per bulan tergantung kelas jabatannya.

2. Tunjangan Kinerja PNS Kemenko PMK dan Polhukam

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Besaran tunjangan kinerja bervariasi tergantung kelas jabatannya. Berikut rinciannya :

PNS dan Jabatan lainnya di Kemenko PMK dan Polhukam akan diguyur Tunjangan Kinerja berkisar antara Rp. 1.968.000 hingga Rp. 29.085.000 perbulan pada Tahun 2018 mendatang.

3. Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PPN dan Kemenkumham

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas, dan Peraturan Presiden Nomor: 130 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenkumham

Baca juga : RESMI ! SRI MULYANI BAYAR GAJI PNS, TNI DAN POLRI PADA JANUARI 2018

Besaran tunjangan kinerja bervariasi tergantung kelas jabatannya. Berikut rinciannya

 

Dari data di atas, Jumlah Tunjangan Kinerja PNS di Kementerian PPN dan Kemenkumham berkisar antara Rp. 2.531.250 hingga Rp. 33.240.000 per bulan. [http://www.beritapns.com/]

Read More

RESMI ! SRI MULYANI BAYAR GAJI PNS, TNI DAN POLRI PADA JANUARI 2018

BREAKING NEWS - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan akan membayarkan gaji bulan Januari untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota TNI/Polri pada 2 Januari 2018. Keputusan ini mengingat libur bersama Tahun Baru hanya 1 Januari 2018.

"Gaji bulan Januari akan dibayarkan pada 2 Januari 2018," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kemenkeu, Marwanto Harjowiryono saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Jumat (22/12/2017).

Keputusan ini, diakuinya, berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan Negara bahwa libur bersama Tahun Baru hanya 1 Januari 2018. Dengan demikian, hari kerja pertama bulan Januari adalah 2 Januari 2018.

"Gaji tersebut akan ditransfer dari kas negara ke seluruh rekening penerima pada dini hari pada 2 Januari," Marwanto menjelaskan.

Baca juga : ALHAMDULILLAH, TPG TRIWULAN IV DICAIRKAN SEBELUM TAHUN BARU

Namun demikian, sambungnya, bagi daerah-daerah dengan infrastruktur teknologi informasi (IT) dalam kondisi bagus, gaji PNS dan Anggota TNI/Polri dapat langsung diterima lebih pagi.

"Tapi untuk beberapa daerah yang infrastruktur IT termasuk jaringan yang kurang baik, bisa diterima di siang hari (2 Januari 2018)," tegas Marwanto.

Sementara kas negara untuk membayar gaji PNS dan Anggota TNI/Polri di tahun depan, diakui Marwanto dalam kondisi aman. "InsyaAllah aman," ucapnya singkat. [liputan6.com]

Read More

ALHAMDULILLAH, TPG TRIWULAN IV DICAIRKAN SEBELUM TAHUN BARU

BREAKING NEWS - Anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan IV sudah ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun, guru akan menikmati TPG triwulan IV tahun 2017 sebelum tahun baru
2018. Dengan tunjangan ini, diharapkan kinerja para guru juga bisa meningkat.

Sebab berkasnya baru akan diajukan ke Badan Keuangan Daerah. Kemungkinan, 15 Desember baru masuk ke rekening penerima masing-masing," kata Plh Sekkab Bolsel Marzanzius Arvan Ohy SSTP yang SekolahDasar.Net kutip dari Manado Post (18/12/17).

Anggaran dicairkan selama empat kali dalam setahun lantaran pencairan TPG dirapel untuk periode tiga bulanan (triwulan). Pencairan TPG bulan Oktober, November, dan Desember diberikan pada guru swasta atau non PNS yang sudah mengantongi surat keputusan (SK) penerima TPG.

Baca juga : ALHAMDULILLAH, KEMENDIKBUD BUKA LOWONGAN 17.000 CPNS GURU

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera merumuskan Permendikbud tentang TPG. Hal itu menyusul adanya rencana pemerintah menaikkan alokasi anggaran untuk TPG pada tahun 2018 mendatang. Ini disebabkan jumlah guru yang lulus sertifikasi bertambah. 

Saat ini sistem digunakan pemerintah sebagai syarat untuk menerima TPG masih merujuk pada minimal 24 jam tatap muka dalam sepekan sebagai syarat seperti yang tertuang dalam ayat (2) Pasal 52 PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. [www.sekolahdasar.net]

Read More

ALHAMDULILLAH, KEMENDIKBUD BUKA LOWONGAN 17.000 CPNS GURU

BREAKING NEWS - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)berencana membuka lowongan CPNS guru garis depan (GGD). Kemendikbud akan merekrut 17.000 CPNS GGD untuk periode 2018. Ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru, terutama pada daerah yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). 

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad menerangkan, tahun lalu kuota GGD ditetapkan 7.000 kursi. Tetapi, setelah proses seleksi, kuota tersebut hanya terisi 6.296 orang. Sementara itu, ungkap Hamid, untuk GGD 2018, berdasar kajian Kemendikbud, dibutuhkan 17.000 orang. 

“Kemendikbud akan merekrut 17.000 guru garis depan atau GGD untuk ditempatkan di 15.000 desa, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Guru tersebut akan menyandang status calon pegawai negeri sipil (CPNS) setelah lulus program GGD. Program tersebut dicanangkan akan bergulir hingga tahun depan,” kata Hamid.

Program GGD 2018 akan melibatkan guru honorer bergelar sarjana yang sudah mengabdi di sekolah-sekolah 3T. Dengan rencana merekrut 17.000 GGD itu sedang dibahas intensif dengan kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Badan Kepegawaian Negara. Program GGD mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. dimana gaji untuk para GGD berasal dari APBD masing-masing kabupaten.

Hamid mengatakan, data tersebut benar-benar hasil analisis kebutuhan. Kementerian PAN-RB memberikan lampu hijau. Tetapi, keputusan finalnya nanti ada di Kementerian Keuangan selaku bendahara negara. Setelah dinyatakan lolos sebagai GGD, mereka harus bersedia mengikuti kuliah Pendidikan Profesi Guru (PPG) satu tahun terlebih dahulu.

Banyak pemda yang mengusulkan supaya para guru honorer juga diberi kesempatan ikut bersaing melamar CPNS GGD. Ada sejumlah keuntungan jika guru honorer yang sudah mengajar ikut menjadi CPNS GGD. Di antaranya, keinginan mereka untuk minta mutasi meninggalkan sekolah cukup kecil. Sebab, ratarata guru honorer itu tinggal di sekitar sekolah.

Baca juga :  JOKOWI TEGASKAN, GURU JANGAN RUWET URUS ADMINISTRASI

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mendukung kebijakan Kemendikbud membuka seleksi CPNS GGD untuk tenaga honorer. Sebab, menurut dia, guru honorer lebih berpengalaman dalam mengajar. Perkara belum ikut PPG bisa disusulkan kemudian. Ia mengatakan jangan sampai ditutup kesempatan para tenaga honorer itu untuk jadi CPNS. [http://www.sekolahdasar.net/]

Read More

JOKOWI TEGASKAN, GURU JANGAN RUWET URUS ADMINISTRASI

BREAKING NEWS - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy diminta untuk menyederhanakan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi guru. Supaya waktu guru untuk mendidik siswanya tidak terbuang karena sibuk mengurus hal yang bersifat administratif.

Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan puluhan ribu guru dalam peringatan hari ulang tahun Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGRI) ke-72 dan Hari Guru Nasional 2017 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi (2/12/2017).

"Tugas guru mendidik sebaiknya terhadap siswa-siswanya. Seharusnya tugas guru lebih banyak bersama peserta didik agar terjadi proses pendidikan yang berkualitas," kata Jokowi yang SekolahDasar.Net kutip dari Kompas.

Presiden mengatakan, berbagai urusan administrasi yang jadi keluhan guru dalam berbagai bentuk seperti kenaikan pangkat, sertifikasi, pencairan tunjangan profesi, inpassing guru swasta dan lain-lain seharusnya dapat disederhanakan. 

"Jangan lagi ruwet-ruwet, jangan lagi mbulet-mbulet. Semuanya harus dapat disederhanakan. Ini saya titip ke Mendikbud, Menpan-RB, Gubernur, Bupati dan Walikota," ucap Jokowi.

Dalam acara yang juga dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy itu, Jokowi mengatakan, jika pelayanan publik sekarang sudah jauh lebih terbuka dan transparan, maka diharapkan sistem layanan guru baik di pusat dan daerah juga lebih cepat, efektif dan efisien.

Baca juga : Siap- Siap !! Rekrutmen CPNS Daerah Dibuka Awal 2018 Mendatang !

Presiden juga menitipkan pesan kepada guru untuk terus mendedikasikan pengabdiannya dalam mendidik generasi muda Indonesia. Salah satunya adalah dengan memerdekakan jiwa anak didik dalam pembelajaran yang inklusif sehingga terbuka ruang untuk munculnya kreativitas dan inovasi.

“Kepada guru bangsa ini (saya) menitipkan amanat untuk memupuk, memelihara, mengembangkan jati diri, dan membentuk karakter kita sebagai bangsa yang tangguh, berdaulat, mandiri, dan penuh toleransi,” kata Presiden yang SekolahDasar.Net kutip dari Pos Kota News. [sekolahdasar.net]

Read More

Siap- Siap !! Rekrutmen CPNS Daerah Dibuka Awal 2018 Mendatang !

BREAKING NEWS - Pemerintah akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah pada 2018 mendatang. Rekrutmen CPNS itu akan mulai dilakukan awal 2018. Langkah itu dilakukan menyusul pencabutan moratorium penerimaan CPNS, seiring dibukanya penerimaan pegawai di sejumlah kementerian/lembaga serta satu pemerintah daerah pada 2017.

Rencana perekrutan CPNS daerah pada 2018 disampaikan Sekretaris Kemenpan RB, Dwi Wahyu Atmaji, saat menerima rombongan konsultasi DPRD dan Pemprov Gorontalo terkait penyusunan RPJMD 2017-2022, di kantor Kemenpan RB, kemarin.

 

“Awal 2018, ada formasi CPNS untuk pemerintah daerah,” ungkap Dwi Wahyu Atmaji.
Terkait dengan rencana itu, Kemenpan RB telah menugaskan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan audit kepegawaian di daerah.

Audit ini diperlukan agar Kemenpan RB memiliki data konkret dan rill soal tambahan kebutuhan pegawai di masing-masing daerah. “Kurangnya dimana? Kalau memang kurang guru, guru mata pelajaran apa?,” jelasnya.

Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, langkah Kemenpan RB mengaudit kepegawaian karena pihaknya kerap mendengar bahwa keluhan soal kurangnya CPNS di satu daerah bukan karena tak ada PNS.
Tapi karena PNS tidak mau bertugas dan hanya memerintahkan tenaga honor untuk menggantikan tugas PNS yang bersangkutan. 

“Kita dengar ada guru PNS yang tidak ngajar. Tapi yang mengajar hanya tenaga honorer,” jelasnya.

Baca juga :  Info Terbaru !! Moratorium PNS Akan Dicabut Pada Tahun 2018, Kabar Gembira Untuk Guru !

Dwi Wahyu Atmaji menyatakan, berdasarkan hasil audit BKN, Kemenpan RB bisa saja menetapkan formasi CPNS untuk pemerintah daerah tidak serentak.

Siapa daerah yang sudah lebih dulu memiliki data akurat kebutuhan pegawai, maka formasi untuk daerah itu akan dikeluarkan lebih awal. “Jadi nanti penerimannya bisa bergelombang. Bisa jadi ada tiga gelombang,” jelasnya.  [http://www.situsberbagi.com/]

Read More

Info Terbaru !! Moratorium PNS Akan Dicabut Pada Tahun 2018, Kabar Gembira Untuk Guru !

BREAKING NEWS - Kabarnya pemerintah akan mencabut moratorium penerimaan PNS  tahun 2018. Hal ini disampaikan oleh wakil gubernur Sumbar sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan perekrutan 2.182 formasi guru dengan berbagai jurusan, menyusul informasi pencabutan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2018.

"Dari catatan Dinas Pendidikan, kita kekurangan guru SMA dan SMK sekitar 2.182 orang. Beberapa waktu lalu, ada informasi dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Asman Abnur, kalau moratorium akan dicabut 2018. Kami tentu sangat berharap dan menyiapkan formasi yang memang dibutuhkan," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Jumat (3/11).

Nantinya, setiap formasi jurusan untuk guru disiapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah, sehingga ketika moratorium dicabut, pelamar dapat mengetahui langsung sekolah-sekolah yang membutuhkan guru sesuai dengan jurusan masing-masing.

"Nanti jika pelamar telah menentukan pilihan sesuai dengan sekolah yang dituju, saat lulus jadi PNS, guru tersebut tidak diperkenankan pindah ke sekolah lain. Tapi pencabutan moratorium PNS ini baru informasi lisan dari Menteri PANRB. Kita berharap memang dicabut hendaknya. Sebab, kita juga kekurangan tenaga kesehatan dan sebagainya," beber Nasrul.

Baca juga : ALHAMDULILLAH, RIBUAN GURU HONORER DIBERIKAN SK BUPATI, TUNGGU GILIRAN ANDA...

Menurunnya jumlah PNS di Sumbar, lanjut Nasrul, dipicu oleh tingginya angka pensiun. Setidaknya ada 300 pegawai pensiun setiap tahunnya dilingkup Pemprov Sumbar. "Bayangkan saja, sudah 5 tahun kita tidak menerima PNS. Tentu jumlah pegawai semakin menyusut. Saya sudah sampaikan keinginan pemerimaan PNS ini langsung ke Pak Menteri, mudah-mudahan terwujud," harap Nasrul. [http://www.situsberbagi.com/]

Read More

ALHAMDULILLAH, RIBUAN GURU HONORER DIBERIKAN SK BUPATI, TUNGGU GILIRAN ANDA...

BREAKING NEWS - Pemerintah Lombok Tengah (Loteng) melalui Dinas Pendidikan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Jumat (3/11), ribuan guru honorer tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) di Loteng diberikan Surat Keputusan (SK) Bupati Loteng tentang Pengangkatan Guru Tetap Non PNS.

“Jumlah guru honor yang diberikan SK Bupati Loteng ini sebanyak 2.867 orang,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Loteng, H Sumum di Bencingah Praya.

 

Dijelaskan, sebelum SK ini diberikan, pihaknya sudah melakukan verifikasi terhadap berkas para guru honorer sesuai ketentuan. Mereka paling tidak sudah mengabdi atau mengajar tidak kurang dari dua tahun.

“Berkas guru honorer itu diverifikasi langsung oleh tim yang dibentuk. InsyaAllah tidak ada masalah ke depannya,” ucapnya.

Baca juga : KABAR GEMBIRA ! PEMERINTAH SEGERA TERBITKAN PP HONORER, PNS DAN PPPK

Pemberian SK Bupati tersebut bertujuan sebagai syarat mereka bisa ikut dalam proses sertifikasi. Karena yang menentukan siapa yang layak untuk sertifikasi itu adalah pemerintah pusat.

“Sesuai SK yang diberikan honor mereka Rp 100 ribu perbulan,” pungkasnya. [kicknews.today]

Read More