48 Penyuluh Agama Ikuti Tes CAT Kinerja di Singkawang – Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Di Singkawang, sebanyak 48 penyuluh agama Islam mengikuti tes evaluasi kinerja yang diselenggarakan oleh Kantor Kemenag Singkawang. Tes ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang merupakan metode terbaru dalam mengevaluasi kinerja penyuluh agama Islam di Kota Singkawang. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 18 Desember 2024, di ruang operasi Kantor Kemenag Singkawang. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk mengevaluasi kinerja penyuluh secara objektif dan transparan, serta memastikan bahwa penyuluh agama dapat bekerja secara profesional sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil tes ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan dalam perpanjangan kontrak kerja bagi penyuluh Non-PNS dan penilaian kompetensi bagi penyuluh PNS. Dengan demikian, tes CAT ini memiliki dampak yang sangat besar bagi masa depan para penyuluh agama Islam di Singkawang.

Apa Itu Tes CAT Evaluasi Kinerja?

Tes Computer Assisted Test (CAT) adalah metode evaluasi berbasis teknologi yang dirancang untuk mengukur kinerja penyuluh agama secara lebih efisien dan terukur. Dalam tes ini, para peserta akan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas mereka sebagai penyuluh agama. Dengan menggunakan sistem CAT, hasil tes dapat diproses lebih cepat dan akurat, sehingga memungkinkan penilaian yang lebih objektif.

Tujuan Tes CAT Bagi Penyuluh Agama di Singkawang

Tes CAT yang dilaksanakan oleh Kemenag Singkawang memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting untuk pengembangan karir para penyuluh agama Islam. Berikut adalah tujuan utama dari dilaksanakannya tes ini:

1. Mengevaluasi Kinerja Penyuluh Agama

Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja para penyuluh agama Islam di Singkawang. Dengan menggunakan tes berbasis komputer, hasil evaluasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Tes ini juga membantu pihak Kemenag untuk menilai apakah penyuluh agama telah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Menentukan Perpanjangan Kontrak Penyuluh Non-PNS

Bagi penyuluh agama yang berstatus Non-PNS, hasil dari tes CAT ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan apakah kontrak kerja mereka akan diperpanjang untuk tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, hasil tes menjadi sangat penting dalam menentukan apakah penyuluh tersebut layak melanjutkan tugas mereka atau perlu ada perubahan.

3. Memetakan Kompetensi Penyuluh PNS

Untuk penyuluh agama yang berstatus PNS, tes ini tidak hanya berfungsi untuk mengevaluasi kinerja mereka, tetapi juga untuk memetakan kompetensi mereka. Hasil dari tes CAT ini akan membantu Kemenag dalam menentukan apakah penyuluh tersebut memerlukan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

Proses Pelaksanaan Tes CAT di Singkawang

Tes CAT di Singkawang dilaksanakan di ruang operasi Kantor Kemenag Singkawang pada hari Rabu, 18 Desember 2024. Pelaksanaan tes ini di pusatkan di kantor untuk memudahkan komunikasi dan penanganan masalah teknis yang mungkin timbul selama tes berlangsung. Meskipun tes ini dapat dilakukan secara mandiri oleh para peserta, penyelenggaraan tes di tempat yang sama memungkinkan pihak Kemenag untuk segera menanggulangi masalah teknis yang mungkin terjadi, seperti gangguan jaringan atau masalah teknis lainnya.

Kepala Kantor Kemenag Singkawang, Muhlis, secara resmi membuka kegiatan ini dengan harapan agar seluruh peserta dapat serius dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal-soal tes yang diberikan. Menurutnya, keseriusan para peserta sangat penting untuk menghasilkan evaluasi yang objektif dan akurat.

Pentingnya Keseriusan dalam Mengikuti Tes CAT

Seperti yang disampaikan oleh Muhlis dalam sambutannya, keseriusan dan fokus peserta sangat mempengaruhi hasil tes CAT ini. Para penyuluh agama diharapkan dapat mengerjakan setiap soal dengan sungguh-sungguh, karena hasil tes ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan pertimbangan penting untuk masa depan mereka. Baik bagi penyuluh Non-PNS maupun PNS, hasil tes ini akan berpengaruh pada pengembangan karir mereka di masa depan.

Pengaruh Hasil Tes CAT untuk Penyuluh Non-PNS dan PNS

Penyuluh Non-PNS

Bagi penyuluh Non-PNS, hasil tes CAT ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan perpanjangan kontrak kerja. Jika hasil tes menunjukkan kompetensi yang baik, maka penyuluh Non-PNS memiliki kesempatan untuk melanjutkan tugas mereka di tahun anggaran berikutnya. Sebaliknya, jika hasil tes menunjukkan adanya kekurangan, penyuluh tersebut mungkin akan diberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Penyuluh PNS

Bagi penyuluh agama yang berstatus PNS, hasil tes ini akan digunakan untuk memetakan kompetensi mereka. Tes CAT ini membantu Kemenag untuk mengetahui sejauh mana penyuluh PNS memahami tugas mereka dan apakah mereka memerlukan pelatihan lebih lanjut. Jika hasil tes menunjukkan kompetensi yang kurang, maka penyuluh PNS akan diberikan pelatihan tambahan untuk memastikan mereka memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar yang diinginkan.

Evaluasi Kinerja Berdasarkan Hasil Tes CAT

Evaluasi kinerja penyuluh agama Islam berdasarkan hasil tes CAT ini dilakukan secara objektif dan transparan. Hasil tes akan diproses dan dianalisis untuk menentukan langkah-langkah strategis yang perlu diambil, seperti perpanjangan kontrak kerja, pendidikan dan pelatihan tambahan, atau bahkan promosi jabatan.

Sistem CAT berbasis teknologi memungkinkan evaluasi kinerja dilakukan dengan lebih cepat dan tepat, tanpa adanya bias. Hal ini memberikan kepercayaan kepada para penyuluh agama bahwa mereka dievaluasi dengan cara yang adil dan objektif.

Manfaat Sistem CAT dalam Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama

Sistem CAT memiliki banyak manfaat dalam proses evaluasi kinerja penyuluh agama, di antaranya:

1. Proses Evaluasi yang Lebih Cepat dan Akurat

Dengan menggunakan sistem berbasis komputer, hasil tes dapat diproses dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan pihak Kemenag untuk segera mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

2. Mengurangi Bias dalam Penilaian

Sistem CAT mengurangi kemungkinan terjadinya bias dalam penilaian. Karena semua peserta mengerjakan soal yang sama dan hasilnya dihitung secara otomatis, evaluasi menjadi lebih objektif dan transparan.

3. Meningkatkan Efisiensi dalam Pengelolaan Data

Dengan menggunakan teknologi, data hasil tes dapat dikelola dengan lebih efisien. Kemenag dapat dengan mudah menyimpan, menganalisis, dan mengelola data hasil tes untuk digunakan dalam evaluasi kinerja dan pengembangan karir penyuluh agama.

Kesimpulan

Tes CAT yang diadakan oleh Kemenag Singkawang ini merupakan langkah maju dalam mengevaluasi kinerja penyuluh agama Islam dengan cara yang lebih modern dan terukur. Melalui tes ini, diharapkan para penyuluh agama dapat terus meningkatkan kompetensi mereka dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan menggunakan teknologi, evaluasi kinerja menjadi lebih objektif, transparan, dan dapat memberikan hasil yang lebih tepat dan akurat.

Kolaborasi Gereja dan Negara Demi Kehidupan yang Lebih Baik

Natal 2024 semakin terasa istimewa! Tahun ini, Kementerian Agama menyelenggarakan Seminar Natal Nasional dengan tema super relevan: "Gereja Berjalan Bersama Negara, Semakin Beriman, Humanis, dan Ekologis." Seminar Natal Nasional 2024 menjadi momen penting untuk membangun sinergi antara gereja dan negara demi menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Pentingnya Sinergi Gereja dan Negara

Gereja dan Negara, Yuk Harmoni Bareng!

Seminar yang diadakan di Auditorium H.M. Rasjidi ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sekaligus Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2024, Thomas Djiwandono. Dalam sambutannya, Thomas menekankan pentingnya sinergi antara gereja dan negara untuk menghadirkan perubahan positif, khususnya di isu-isu lingkungan hidup.

"Natal tahun ini nggak cuma soal perayaan, tapi juga tentang bagaimana kita semua bisa lebih peduli dengan alam dan hidup berkelanjutan," ungkap Thomas.

Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai juga hadir memberikan dukungan penuh. Mereka menyampaikan pesan tentang semangat persatuan dan kepedulian di tengah keberagaman bangsa ini. Keren banget, kan?

Mengapa Tema Humanis dan Ekologis Penting?

Membangun Harmoni dengan Lingkungan

Tema Natal kali ini jelas punya makna dalam. Panitia berharap umat Kristiani bisa lebih aktif berperan dalam menciptakan harmoni, baik dengan sesama maupun dengan lingkungan. Di tengah tantangan ekologi yang makin kompleks, pendekatan adil dan berkelanjutan jadi kunci untuk masa depan yang lebih baik.

Bakti Sosial: Wujud Kepedulian Nyata

Nggak cuma bicara, panitia juga langsung aksi! Beberapa kegiatan bakti sosial sudah digelar di berbagai daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Manado, dan Sukabumi Selatan. Tujuannya? Membawa semangat Natal ke pelosok-pelosok negeri.

Perayaan Natal Nasional 2024 di GBK

Puncak Acara di Indonesia Arena

Siap-siap, karena puncak Perayaan Natal Nasional 2024 bakal berlangsung di Indonesia Arena, Kompleks GBK, pada Sabtu, 28 Desember 2024. Acara ini disiapkan dengan melibatkan berbagai organisasi besar seperti Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI). Pastinya bakal jadi momen spesial untuk merayakan Natal dengan penuh makna.

"Kami ingin tema humanis dan ekologis ini nggak hanya jadi slogan, tapi benar-benar diwujudkan lewat aksi nyata," tambah Thomas.

Makna Natal yang Lebih Dalam

Natal Itu Tentang Peduli

Seminar ini jadi pengingat penting bahwa Natal adalah momen untuk berbagi, peduli, dan berkontribusi demi kehidupan yang lebih baik. Baik untuk sesama maupun untuk lingkungan. Jadi, yuk, kita sambut Natal 2024 dengan hati penuh sukacita dan semangat kolaborasi!

Refleksi untuk Masa Depan

Semangat kolaborasi ini juga menjadi refleksi bagi semua pihak untuk terus mendukung pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera, beriman, dan peduli lingkungan. Perayaan Natal kali ini diharapkan menjadi inspirasi bagi umat Kristiani dan seluruh masyarakat Indonesia untuk berbuat lebih baik ke depannya.

Kesimpulan: Selamat Natal 2024!

Natal Nasional 2024 bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang aksi nyata untuk kebaikan bersama. Dengan tema humanis dan ekologis, mari jadikan momen ini sebagai ajang untuk mempererat kebersamaan, peduli pada sesama, dan menjaga bumi yang kita tinggali. Selamat Natal untuk kamu yang merayakan! Semoga damai dan kebahagiaan selalu menyertai. ✨

Lulus Tes PPPK 2024 Periode I? Jangan Langsung Happy, Masih Ada Tahapan Selanjutnya!

Lulus tes PPPK 2024 Periode I adalah pencapaian besar bagi para pelamar, terutama bagi honorer eks K2 dan tenaga non-ASN yang sudah lama menunggu kesempatan ini. Namun, jangan senang dulu! Masih ada beberapa tahapan seleksi penting yang harus kamu lewati sebelum resmi menjadi ASN.

---

Tahapan Seleksi PPPK 2024 Periode I

Setelah dinyatakan lulus di tahap pertama, kamu harus bersiap menghadapi tahapan-tahapan berikutnya. Berikut adalah rincian proses seleksi yang perlu kamu ikuti.

1. Pengumuman Hasil Kelulusan

Kapan: 24–31 Desember 2024
Ini adalah momen krusial bagi semua pelamar. Pastikan untuk mengecek pengumuman hasil kelulusan sesuai jadwal resmi. Jangan sampai ketinggalan, ya!

2. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

Kapan: 10–21 Desember 2024
Bagi peserta yang lulus tes awal, kamu akan menghadapi seleksi tambahan berupa tes kompetensi teknis. Tahap ini sangat penting untuk melengkapi proses evaluasi kualifikasi.

3. Integrasi Nilai Seleksi

Kapan: 13–28 Desember 2024
Nilai dari seleksi kompetensi awal dan tambahan akan digabungkan untuk menentukan hasil akhir. Tahap ini menjadi penentu kelulusan akhir menuju tahap administrasi.

---

Pengisian DRH NI dan Proses Administrasi

Setelah melewati tahap seleksi kompetensi, kamu akan masuk ke proses pengisian data administrasi dan penetapan nomor induk. Berikut detailnya:

4. Pengisian DRH NI (Daftar Riwayat Hidup Nomor Induk)

Kapan: 1–31 Januari 2025
Di tahap ini, kamu harus melengkapi data pribadi seperti riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga. Dokumen ini penting sebagai bagian dari proses administrasi sebelum penetapan resmi.

Catatan Penting: Pada tahap ini, peserta juga diberikan opsi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya atau memilih mengundurkan diri. Jadi, pikirkan matang-matang keputusanmu!

5. Usul Penetapan Nomor Induk PPPK

Kapan: 1–28 Februari 2025
Tahap terakhir adalah pengajuan dokumen untuk penetapan Nomor Induk PPPK. Jika semua berkasmu lengkap, maka selangkah lagi kamu akan resmi menjadi ASN.

---

Tips Melewati Tahapan Seleksi PPPK 2024

Rajin Cek Jadwal

Pastikan kamu selalu update informasi resmi dari panitia seleksi. Keterlambatan dalam mengakses informasi bisa menghambat prosesmu.

Siapkan Dokumen dengan Teliti

Lengkapi semua persyaratan administrasi sesuai aturan. Kesalahan kecil dalam dokumen bisa berdampak besar pada hasil akhir.

Jaga Kesehatan dan Fokus

Seleksi ini panjang dan menantang. Pastikan kamu menjaga kesehatan fisik dan mental agar tetap prima selama proses berlangsung.

---

Kesimpulan

Lulus tes PPPK 2024 Periode I memang membanggakan, tapi itu baru langkah awal. Masih banyak tahapan yang harus dilalui. Tetap semangat, pantang menyerah, dan selalu persiapkan diri dengan baik. Dengan usaha maksimal, kesempatan menjadi ASN ada di depan mata!

Semoga sukses! 🚀

Kapan Pengumuman Hasil Tes PPPK 2024 Tahap I? Cek Jadwal dan Caranya di Sini

Pengumuman hasil tes PPPK 2024 tahap I sudah dinanti-nanti banyak peserta yang telah mengikuti seleksi kompetensi. Berdasarkan jadwal resmi, hasil seleksi PPPK 2024 tahap I akan diumumkan pada 24-31 Desember 2024. Yuk, simak jadwal lengkapnya dan cara cek pengumuman kelulusan di artikel ini!

Jadwal Pengumuman Hasil Tes PPPK 2024 Tahap I

Pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK 2024 tahap I berlangsung dari 2 hingga 19 Desember 2024. Setelah itu, nilai akan diolah pada 7-23 Desember 2024 untuk menentukan peserta yang lolos.

Berikut rangkuman jadwal penting pengumuman hasil tes PPPK 2024 tahap I:

• Pengumuman Kelulusan: 24-31 Desember 2024
• Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH): 1-31 Januari 2025
• Usulan Penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK): 1-28 Februari 2025

Cara Cek Hasil Kelulusan PPPK 2024

Hasil seleksi bisa dicek dengan mudah melalui dua cara berikut:

1. Melalui Website SSCASN BKN

• Buka situs resmi https://sscasn.bkn.go.id.
• Klik tombol "Login" di pojok kanan atas.
• Masukkan NIK dan password akun kamu.
• Setelah berhasil login, resume pendaftaran dan status kelulusan akan ditampilkan.

2. Melalui Website Instansi

Selain melalui SSCASN, kamu juga bisa memantau hasil seleksi di website instansi tempat kamu melamar. Pengumuman biasanya akan dipublikasikan di laman resmi mereka.

Jadwal Seleksi PPPK 2024 Tahap I Lengkap

Untuk memudahkan, berikut adalah jadwal lengkap seleksi PPPK 2024 tahap I:

Tahap Seleksi Administrasi

• Pendaftaran Seleksi: 1-20 Oktober 2024
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 30 Oktober-1 November 2024
• Masa Sanggah: 2-4 November 2024
• Pengumuman Pasca Sanggah: 5-11 November 2024

Tahap Seleksi Kompetensi

• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 2-19 Desember 2024
• Seleksi Kompetensi Tambahan (Instansi Tertentu): 10-21 Desember 2024
• Pengumuman Hasil Kelulusan: 24-31 Desember 2024

Tahap Pasca Kelulusan

• Pengisian DRH: 1-31 Januari 2025
• Penetapan NI PPPK: 1-28 Februari 2025

Tips Penting Bagi Peserta PPPK 2024

1. Simpan Akun Login dengan Baik

Pastikan kamu tidak lupa NIK dan password yang digunakan untuk login ke SSCASN. Ini akan dibutuhkan saat cek pengumuman.

2. Pantau Pengumuman Secara Berkala

Selalu cek informasi terbaru di laman SSCASN dan website instansi terkait untuk menghindari ketinggalan jadwal penting.

3. Tetap Siap untuk Tahapan Selanjutnya

Jika dinyatakan lolos, segera persiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk pengisian DRH dan pengajuan NI PPPK.

Penutup

Itulah informasi tentang jadwal dan cara cek pengumuman hasil tes PPPK 2024 tahap I. Jangan lupa catat jadwal penting dan tetap semangat menunggu hasilnya. Semoga sukses!

Ternyata Ini Alasan Jokowi Pecat Anies Baswedan

BREAKING NEWS - Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PKB, mengaku kini paham alasan Jokowi memecat Anies Baswedan.

Anies dipecat Jokowi dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Saya baru paham alasan Jokowi setelah banjir di Jakarta dua hari ini. Ini toh alasannya," ujar Hasbi ketika dihubungi Wartakotalive.com, Selasa (6/2/2018).

Jakarta kembali mengalami banjir akibat tingginya debit air Sungai Ciliwung sejak Senin (5/2/2018), dan belum sepenuhnya surut sampai Selasa (6/2/2018).

"Beliau (Anies) ternyata tak punya skala prioritas dalam bekerja," kata Hasbi.

Menurut Hasbi, Anies lalai memprioritaskan masalah banjir dalam program-program pertamanya, padahal mulai menjabat menjelang puncak musim hujan.

"Ini malah penataan Tanah Abang didahulukan, becak lah diurusin," ucap Hasbi.

Menurut Hasbi, banjir di Jakarta selama dua hari ini sebenarnya bisa tak terjadi, apabila Anies cepat mengatasi masalah pembebasan lahan yang belum rampung di Sungai Ciliwung.

"Banjir dua hari ini di Pejaten Timur, Rawajati, dan lainnya itu, karena ada bagian Sungai Ciliwung yang belum ditutup sheet pile (turap). Penyebabnya karena pembebasan lahan belum rampung, sehingga BBWSCC belum bisa bekerja memaksimalkan penurapan," tutur Hasbi.

Baca juga : Fantastis, Ahok Kumpulkan 2 Milyar Buat Disumbangkan Ke Mako Brimob

Padahal, kata Hasbi, sejak November 2016 lalu usulan-usulan itu sudah masuk ke meja Anies, tetapi tak ditanggapi.

"Begini nih kalau gubernurnya cuma bisa cengar-cengir saja. Presiden Jokowi dulu melakukan langkah tepat dengan memecat Anies dari jabatan Menteri Pendidikan. Kayak begini kerjanya, kok," tutur Hasbi. [http://sekilasinfo45.blogspot.co.id]

Jokowi Langsung Permalukan & Skak Mat Anies Usai Nyinyirin Amdal Tol Becakayu Yang Sudah Diresmikan

BREAKING NEWS - Gubernur Anies Baswedan sebelumnya memaparkan ada proyek infrastruktur yang belum memenuhi izin Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan).

Salah satu proyek tersebut menurut Anies adalah tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peresmian tol Becakayu, menegaskan bahwa tol Becakayu sudah bisa dioperasikan.

 Karena hal itu Jokowi menilai amdalnya sudah diselesaikan.

"Lah wong sudah dipakai, gimana sih," ujar Jokowi di tol Becakayu, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Mantan Gubernur DKI itu menegaskan pengoperasian tol Becakayu langsung dioperasikan agar PT Kresna Kusuma Diandra Marga (KKDM), konsorsium operator jalan tol bisa mendapat pemasukan.

Hasilnya tersebut untuk mengembangkan ruas berikutnya sampai Tambun.

"Besok sudah dipakai yang lain langsung. Supaya apa PT juga dapat pemasukan kenapa segera dibuka," ungkap Jokowi.

Sementara itu Direktur Utama Waskita Karya M. Choliq menegaskan tol Becakayu sudah mendapatkan Amdal.
 

Baca juga :  Rajin Baca Alquran Hingga Khatam, Ahok Jadi Mualaf?

Karena jika tidak, Choliq yakin tol seksi I B dan C tidak bisa diresmikan sekarang ini.

"Setiap bangunan yang dimulai pasti sudah ada Amdal, pasti kalau tidak ada Amdal berarti salah," tegas Choliq. [beraninews]

Menggemparkan Jokowi Gebug Amien Rais Dan Anies !! Jokowi Genggam UU Ormas, HTI Tamat, Anies Sungkem, Amin Rais Frustrasi

BREAKING NEWS - Disahkannya Perpu Ormas menjadi Undang-undang adalah lanjutan kemenangan Jokowi di DPR. Kemenangan itu membuat posisi Presiden Jokowi semakin kuat baik terhadap kawan maupun lawan politiknya. Berhadapan dengan ormas radikal ke depan, Jokowi sudah mempunyai senjata maut, yaitu UU Ormas yang bisa digunakan jika diperlukan.

HTI jelas sudah tamat. Ormas ini ternyata salah strategi. Ketika Ahok melakukan blunder terkait surat Al-Maidah, HTI merasa seolah mendapat kesempatan emas. Dalam strategi tokoh elit HTI, 2016-2017 adalah saat yang tepat untuk mendirikan khilafah. Demo tujuh jutaan massa 212, membuat HTI semakin merasa di atas angin. Apalagi kepemimpinan nasional dipegang oleh Jokowi yang sipil, nafsu HTI pun semakin menjadi-jadi merebut kekuasaan.

 

Skenario perebutan kekuasan atau makar dengan menunggani massa dirancang. Akan tetapi HTI ternyata salah perhitungan. Mereka lupa bahwa pimpinan kepolisian adalah Tito Karnavian, ahli menangkal teroris dan radikalisme. Tito pun sangat loyal kepada Jokowi, pemimpin nasional yang sah. Skenario-skenario makar pun satu demi satu digagalkan oleh kecemerlangan strategi Tito.

Kesempatan emas yang tadinya menghampiri HTI berubah menjadi malapetaka. Keterus-terangan mereka untuk mendirikan negara khilafah dan menghilangkan dasar negara Pancasila, malah berbuah blunder. HTI terlanjur keluar dari semak belukar akibat Ahok telah menyibak semak. Ketika mereka sudah keluar, Jokowi langsung menggebuk dengan mudah. Keluarlah Perpu Ormas yang akhirnya menjadi Undang-undang yang membuat HTI tamat selama-lamanya di bumi pertiwi.

Jadi bisa disimpulkan bahwa menguatkan HTI karena adanya sosok Ahok. Sebaliknya dibubarkannya HTI juga karena faktor Ahok. Gara-gara Ahok, maka isu khilafah menguat, sekaligus perlawanan terhadap gagasan khilafah juga menguat. Dan akhirnya yang menang adalah penentang khilafah. Mayoritas anggota DPR setuju UU Ormas. Tinggal partai Gerinda, PKS dan PAN yang selama ini dekat dengan ormas radikal meratapi nasibnya.

Setelah HTI dibubarkan, maka ormas radikal lain seperti FPI tinggal menunggu waktu. Bagi FPI yang pimpinannya saat ini masih melarikan diri ke Arab, tidak ada pilihan lain selain tiarap. Jika kembali garang, maka FPI akan masuk dalam daftar list pembubaran. Perlawanan demo terlihat semakin redup menandakan bahwa gagasan untuk mendukung khilafah meredup sementara mendukung Pancasila dan NKRI malah semakin menguat.

Tentu tak lupa perlawanan seorang Amin Rais yang terus mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi. Ketika Perpu Ormas disahkan menjadi Undang-undang, maka rasa frustrasi Amin Rais semakin menjadi-jadi. Amin Rais saat rapat paripurna pengesahan Perpu Ormas menyebut rejim Jokowi sebagai rejim licik. “Kalau Allah menginginkan makar, tokoh-tokoh kafir di sisi Jokowi tidak ada artinya”, kata Amin Rais.


Pernyataan Amin Rais itu, bisa dimaknai sebagai bentuk rasa frustrasinya terhadap Jokowi yang ternyata tak bisa dilengserkan dan malah semakin kuat. Harapan terakhir Amin Rais beserta tiga partai pro-HTI: Gerinda, PKS dan PAN adalah berlaga di Mahkamah Konstitusi. Tetapi di MK, sinyal bahwa gugatan UU Ormas yang sebelumnya masih Perpu Ormas ditolak, terlihat beberapa gelagat Arief Hidayat, sang ketua MK. Bisa jadi jika gugatan terhadap UU Ormas, akan membuat Amin Rais semakin frustrasi.

Dalam rangkaian Simposium MK se-Asia di Kampus UNS, Solo, Agustus 2017 lalu, Arief mengatakan bahwa Pancasila adalah kristalisasi dari jiwa bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila tidak bisa diubah dengan ideologi lain. Dengan kata lain, ormas termasuk HTI yang punya ideologi lain, tidak punya tempat di bumi Indonesia.

Ucapan-ucapan mantan ketua MK Mahfud MD yang menentang ormas radikal masih cukup berpengaruh di kalangan 9 hakim konstitusi. Apalagi hakim Patrialis Akbar telah lengser akibat tersandung korupsi, membuat kekuatan pendukung Ormas radikal di MK semakin lemah. Kini pengganti Patrialis, Saldi Isra, bisa dipastikan akan terus menjaga kepentingan pemerintah di MK.

Kini Jokowi semakin menikmati permainan dalam bidak caturnya. Amin Rais jelas akan dibiarkan terus berkoak tanpa perlu dijinakkan. Tetapi Din Syamsuddin perlu dijinakkan dengan tujuan untuk mengisolasi Amin Rais. Din Syamsuddin juga realistis. Ketika paham bahwa kekuatan Jokowi pasca tiga tahun kekuasannya semakin kuat, ia yang pura-pura ragu, akhirnya menerima penugasannya sebagai utusan khusus untuk dialog dan kerja sama antar agama dan peradaban. Kalau tugas itu tidak diambil sekarang, kapan lagi?

Satu hal yang dilupakan publik bahwa kemenangan Jokowi di DPR tak lepas dari dukungan Setya Novanto. Berkali-kali sudah, Novanto mendukung segala maunya Jokowi di DPR. Tak berlebihan jika menangnya Novanto di pra-peradilan berkat adanya ‘bisikan kepentingan’. Setelah menang di pra-peradilan, Novanto menggeber pembahasan Perpu Ormas yang sedianya akhir Oktober menjadi lebih cepat. Apakah bisikan kepentingan itu ada barternya? Bisa jadi.

Publik yakin ke depan bahwa bisa saja KPK enggan untuk menerbitkan sprindik baru untuk Novanto. Mengapa? Posisi Novanto yang strategis bagi kepentingan pemerintah. Jika Novanto terus setia mendukung kebijakan pemerintah, maka kasusnya akan ‘dipura-pura sakitkan’ untuk sementara. Julukan ‘belut’ atau ‘the untouchable’ kepada Setya Novanto layak dia sandang untuk sementara.

Dengan kata lain ada kepentingan yang lebih besar yang bakal gagal jika sosok Novanto berada di balik jeruji besi. Sekedar catatan saja, ketika Novanto ditetapkan tersangka dan ‘sakit’, Aburizal Bakri sudah siap mengambil alih Golkar. Jika Aburizal kembali mengendalikan Golkar, maka Jokowi kembali dalam posisi sulit. Itulah sebabnya Novanto ‘harus diselamatkan’ di pra-peradilan.

Dukungan-dukungan Novanto kepada Presiden Jokowi mampu membuat Jokowi semakin percaya diri. Di tataran pemerintahan di DKI, tekanan terhadap gubernur baru Anies Baswedan yang datang dari istana seolah tak terbendung. Anies terlihat tak punya banyak kekuatan untuk menentang maunya pusat. Bahkan memaksa rapat paripurna DPRD untuk menyambut kedatangannya, tak bisa ia lakukan.

Baca juga :  Kedubes AS 'siap fasilitasi' kepergian Panglima TNI ke AS

Soal reklamasi misalnya. Anies tidak lagi bersuara keras. Apalagi ada pertemuan Anies dengan pengembang reklamasi di rumah Prabowo ditambah tekanan Luhut, Menko Maritim, membuat Anies tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi pasca keluarnya keputasan MA yang menolak gugatan nelayan soal reklamasi, hal itu semakin membuat Anies mati kutu. Itulah sebabnya kemarin, Anies dan Sandiaga ‘terpaksa’ sungkem kepada Jokowi. Artinya apa? Anies ingin mendapat dukungan dari Jokowi menakhlukan hutan belantara Jakarta.

Jadi ketika Perpu Ormas sah menjadi UU Ormas, maka Jokowi memiliki senjata baru yang mematikan. Lalu Anies sungkem memohon dukungan, sementara Amin Rais semakin frustrasi. Begitulah kura-kura. Salam Seword, Asaaro Lahagu. [http://anewsklikshre.blogspot.com/2017/10/menggemparkan-jokowi-gebug-amien-rais_27.html]

Kedubes AS 'siap fasilitasi' kepergian Panglima TNI ke AS

BREAKING NEWS - Dalam pernyataan tertulis kepada BBC Indonesia, Kedutaan Besar AS di Jakarta mengungkapkan bahwa "Duta Besar Joseph Donovan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas ketidaknyamanan yang dialami Jenderal Gatot."

"Kedutaan AS telah, dan tetap, siap memfasilitasi perjalanan Jenderal (Gatot Nurmantyo) ke Amerika Serikat. Kami tetap berkomitmen pada Kemitraan Strategis dengan Indonesia sebagai cara menyampaikan keamanan dan kesejahteraan kepada kedua negara dan rakyatnya," sebut pernyataan Kedubes AS.

 

Bagaimanapun, pihak Kedutaan AS tidak menjelaskan mengapa pemerintahan Presiden Donald Trump mengeluarkan pencekalan terhadap Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, gagal bepergian ke Amerika Serikat sesaat sebelum menumpang pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng lantaran adanya penolakan dari pemerintah AS.

Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Wuryanto, beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan Emirates bahwa Panglima TNI beserta istri tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection.

"Pihak TNI masih menunggu penjelasan atas insiden ini, mengingat kepergian ke AS melalui undangan Pangab (AS, Jenderal Joseph F Durford, Jr). Dengan demikian, Panglima TNI dan istri memutuskan tidak akan memenuhi undangan sampai ada penjelasan resmi dari AS," tutur Wuryanto kepada wartawan, Minggu (22/10).

Saat ditanya apakah Panglima TNI tetap akan berangkat, Mayjen Wuryanto mengingatkan risikonya.

"Kalau langsung berangkat, tahu-tahu di sana tidak boleh, bahkan ditangkap, itu bagaimana?"
Hak atas foto ADEK BERRY/AFP
Image caption Jenderal Gatot Nurmantyo
Undangan Panglima AS

Panglima TNI beserta istri berencana memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Joseph F Durford, Jr untuk hadir dalam acara Konferensi Panglima Pertahanan mengenai Organisasi Kejahatan Ekstremis yang akan dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017 di Washington DC.

Jenderal Gatot Nurmantyo, istrinya, dan delegasi telah mengurus visa dan keperluan administrasi lainnya dan rencana akan berangkat pada Sabtu (21/10) pukul 17.50 WIB dengan menggunakan maskapai penerbangan Emirates.

Atas kejadian ini, Panglima TNI telah melapor kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menkopolhukam Wiranto.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, menurut Mayjen Wuryanto, beberapa kali berkunjung ke AS tanpa ada masalah. "Terakhir beliau ke sana pada Februari 2016".

Baca juga : Anies Baswedan Dilaporkan Lagi Terkait Pidato Pribumi

Secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan Kedutaan Besar RI di Washington DC telah mengirim nota diplomatik kepada Kemlu AS untuk meminta klarifikasi terkait kejadian pada Sabtu (21/10).

"Mengingat Dubes Amerika Serikat sedang tidak di Jakarta, Wakil Dubes AS juga telah dipanggil untuk ke Kemlu besok (Senin, 23 Oktober) guna memberikan keterangan," sebut Arrmanatha melalui pesan singkat. [bbc]

MENTERI SUSI: PNS PENSIUN DINI BAKAL DAPAT PESANGON BESAR-BESARAN

BREAKING NEWS - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku sudah mendapat persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo dalam melaksanakan golden hand shake atau pensiun dini untuk PNS di instansinya. 

Susi mengaku, setidaknya akan ada 1.000 PNS yang akan ditawarkan pensiun dini secara bertahap hingga tiga tahun ke depan. Upaya ini dilakukan dalam menciptakan efektifitas anggaran dan pelayanan KKP.

Adapun kategori PNS yang akan ditawarkan pensiun dini adalah dengan masa kerja lebih dari 10 tahun dan usia 50 tahun. Pensiun dini ini, ditegaskan Susi tetap akan sesuai Undang-undang ketenagakerjaan yaitu dengan memberikan pesangon. "Minimal nanti akan dapat Rp 200-300 juta, tergantung masa kerja," kata Susi di Kantornya, Kamis (14/9/2017).

Untuk mengimbangi pensiun dini ini, Susi telah membuka pendaftaran 329 CPNS. Dari 329 tersebut sebanyak 322 dialokasikan untuk lulusan terbaik di masing-masing universitas dan akademi di seluruh Indonesia. Setiap universitas akan dipilih lima lulusan terbaik untuk ditawari menjadi PNS di KKP. Proses pelaksanaan pemilihan terbaik ini akan dilakukan dengan meminta rekomendasi dari masing-masing universitas.

Baca juga : Innalillah! Guru SMKN 2 Makassar yang Pernah Dipukul Muridnya Meninggal Dunia, Ini Penyebabnya...

Susi mengatakan, saat ini pegawai yang bekerja di instansi yang dipimpinnya mencapai 10.800 pegawai. Dengan jumlah ini, diakui Susi jumlahnya cukup banyak namun tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan ke masyarakat selama ini. "Bagi yang pensiun dini, kita juga ada pelatihan kewirausahaan, bantuan modal juga setelah itu. Intinya kita akan perbaiki sumber daya manusia," tutupnya. [http://www.kuncikita.com/2017/10/tawari-pns-pensiun-dini-menteri-susi.html]

Berita Sore Ini Menggegerkan !! Jokowi Marah Besar " Jokowi Gebug Tommy Lantaran Tommy Tuduh Jokowi Pencitraan Supaya Terpilih Lagi ,

BREAKING NEWS - Sering sekali orang tidak sadar diri dengan komentar yang disampaikannya. Memberikan komentar terhadap seorang pemimpin, tetapi tidak sadar bahwa dirinya adalah produk seorang pemimpin yang tidak lebih baik daripada orang tersebut. Itulah yang menurut saya terjadi, saat seorang Tommy Soeharto mulai melancarkan kritik kepada Presiden Jokowi.

Tommy yang dalam sebuah acara silaturahmi kader Partai Berkarya di Aula TMII, Jakarta Timur, Jumat (13/10), menyatakan bahwa Presiden Jokowi hanya selalu pencitraan agar terpilih kembali ditahun mendatang menjadi 2 periode. Kritik Tommy ini tentu menjadi membal kalau melihat bagaimana bapaknya memimpin selama 32 tahun pakai penindasan.

 

Presiden Soeharto selama 32 tahun melakukan banyak penindasan sehingga bisa terpilih selama itu. Bayangkan saja saat itu, PNS wajib memilih Golkar. Bahkan saat Presiden Soeharto memimpin, sebelum pemilu saja kita sudah tahu siapa yang menang. Bapak dan mamak saya yang PNS saja tiap pemilu diwajibkan memilih Golkar, ketahuan tidak memilih Golkar, maka akan dipecat.

Jangan kritik Presiden Jokowi melakukan pencitraan, padahal yang dilakukannya adalah berkerja dan menampilkan hasil kerjanya tersebut kepada rakyat. Orang yang menunjukkan hasil kerjanya kepada rakyat yang adalah “bos”nya bukanlah sesuatu yang pantas disebut pencitraan, melainkan sebagai upaya menunjukkan bahwa uang rakyat jelas digunakan.

Bukan sebaliknya, pembangunan dilakukan berat sebelah, lalu setiap ada kritik dan protes dibredel dan dibungkam dengan kekuatan militer. Dan bukankah itu yang terjadi selama 32 tahun?? Bahkan dalam perkembangan investigasi sejarah, menguak sebuah dugaan kuat, bahwa Presiden Soeharto mendapatkan kekuasaan dengan menggunakan isu PKI tahun 1965.

Presiden Jokowi menampilkan hasil kerjanya janganlah dikatakan pencitraan kalau itu dalam artian negatif, tetapi kalau Presiden Jokowi melakukan pencitraan dengan maksud positif bahwa dia sedang melakukan pembangunan yang baik tidak masalah. Aneh rasanya, kalau orang sedang membangun malah dipandang negatif. Bukankah yang tidak membangun tetapi hanya pencitraan itulah yang salah??

Apalagi kalau pada akhirnya meninggalkan proyek-proyek mangkrak dimana salah satunya adalah Candi Hambalang. Itu baru namanya pencitraan. Presiden Jokowi bukan melakukan pencitraan, melainkan memberikan informasi atas proyek-proyek pembangunan yang sudah selesai. Dan hal ini penting dilakukan supaya rakyat tahu Presiden berkerja dan mengawasi, bukan hanya Asal Bapak Senang (ABS).
Sindiran dan nyinyiran Presiden Jokowi yang menampilkan hasil kerjanya, memang dengan sangat kompak dilakukan oleh para lawan politiknya. Pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi disebut sebagai pencitraan dan kampanye. Bukan hanya Tommy yang bapaknya 32 tahun menindas, tetapi juga oleh partai milik mantan menantu Soeharto, Gerindra.
Bukan hanya Tommy Soeharto dan Gerindra saja yang nyinyir Presiden Jokowi hanya pencitraan, gerombolan kaum bumi datar pun ikut-ikutan meramaikan. Nah kalau untuk kaum bumi datar ini, Bung Budiman Sudjatmiko sudah menskakmat mereka dengan cuitan mematikan berikut..

Twitter Ads info and privacy
Sampai kapanpun mereka-mereka ini akan selalu jadi orang sirik dan iri sebagai tanda bahwa mereka tidak punya tokoh dan pemimpin sekaliber Presiden Jokowi yang kerjanya terlihat nyata. Kelakuan mereka ini mirip cowok yang kita tolak karena kerjanya menggombal tidak jelas dan tidak ada bukti nyata, tetapi terus saja mengkritik kekasih kita yang sudah terbukti memberikan sebuah kepastian. Resek dan sangat mengganggu.

Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap para pengkritik Jokowi yang mirip cowok resek dan bawel tadi?? Yah kalau dari cerita para cewek, cukup dihardik dan dicerewetin balik. Masak mereka hina dan sindir Presiden Jokowi yang berkerja dan memberikan kepastian kita diam saja?? Kita malah harus bungkam mereka.

Baca juga : Terungkap Sudah!! Akhirnya Djarot Memberkan Semuanya Di Depan Warga Jakarta, Djarot Sebut Ahok Dipenjara karena Hal Sepele Ini

Itulah mengapa saya sangat suka dengan cara Bung Budiman membungkam para hatters Presiden Jokowi dari kubu bumi datar. Kaum yang sinis terhadap Presiden Jokowi yang tunjukkan hasil kerja, tetapi bangganya minta ampun lihat pemimpinnya tunjukkan jumlah isterinya. Sampai-sampai gara-gara kelakuan pemimpin tersebut, ada seorang isteri takut saat suaminya ikut ceramah beliau. Mungkin sang isteri takut suaminya ikut jadi seperti itu.

Manusia memang boleh memilih siapa pemimpin yang dikagumi dan diikutinya, tetapi kalau boleh saya memberi saran, pilihlah pemimpin yang menunjukkan hasil kerjanya bukan jumlah isterinya, apalagi pemimpin yang katanya, membunuh hakim agung dan bapaknya 32 tahun menindas demi terus memimpin. [aktual]

Simulyani:Warga Jakarta Jangan Pernah Lupakan Ahok ,Berkat Kerja Keras Ahok Bikin APBD Spektakuler, Berkat Beliau Korupsi Bisa Dilumpuhkan Dan Jakarta Bisa Maju Seperti Sekarang Ini

BREAKING NEWS - Mental korupsi di Nusantara  ,membudaya, hingga banyak pemimpin yang pesimis untuk mengatasinya. Tapi tidak pada Ahok, keberaniannya yang selalu optimis telah terbukti, banyak dana yang diselamatkan oleh Ahok, dan melakukan pembangunan kota dengan maksimal. Jadi bagi yang bertanya-tanya apalagi saling nyinyir dan lempar retorika hendaknya dapat melihat pembangunan yang terjadi di Jakarta era Ahok dan kemudian bandingkan. Kalau dipakai tidak tepat sasaran tanpa pertimbangan dan perhitungan yang strategis serta menegasikan kepentingan warga, maka sebanyak apa pun uang tentunya takkan pernah cukup, lebih tepatnya untuk korupsi berjamaah.

 

Menurut Sri Mulyani, semasa kepemimpinan Ahok, kita semua terbuka lebar mengenai banyak hal, Yang pertama adalah dana CSR yang dulu sepertinya kurang disorot, tapi Ahok memanfaatkan dengan sangat maksimal sehingga hasilnya dapat dilihat dari banyaknya RPTRA yang dibangun tanpa APBD DKI Jakarta sama sekali alias nol. Ini berarti penghematan yang sangat luar biasa. Dengan modal sekecil-kecilnya ahok mampu membangun dengan maksimal.

Yang kedua adalah Ahok membongkar dana siluman yang jumlahnya belasan triliunan yang salah satunya digunakan untuk membeli UPS yang harganya lebih mahal dari rumah mewah. Sekali lagi, tanpa Ahok mata kita selama ini selalu tertutup rapat mengenai apa yang sebenarnya terjadi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memuji keberhasilan Gubernur DKI Jakarta yang berhasil membongkar Dana Siluman di Jakarta sebesar 12T. Dari hasil audit terbukti dari pendapatan APBD DKI yang spektakuler.

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa untuk pembangunan daerah yang terhenti bukan karena anggaran yang kurang.

Hal tersebut dikarenakan pemerintah pusat memastikan untuk dana anggaran telah ditransfer lewat dana daerah dan dana desa.

“Kan ironis di satu sisi kelebihan anggaran, tetapi di sisi lain tadi bapak-ibu ada cerita sekolah masih kaya kandang kambing, satu sisi ada cerita kekurangan gizi,”

“Ini bukan soal kekurangan duit, ada duit tapi tidak dipakai di tempat yang harusnya dipakai. Akhirnya
.
rakyat yang menanggung,” lanjutnya.Dari pernyataan menteri keuangan ini, dapat memperjelas bahwa pembangunan kota bukan soal kekurangan duit, namun bagaimana cara seseorang yang telah diberi amanah untuk memimpin dapat mengelolahnya dengan baik. Ahok dalam hal ini bukan saja pandai mengelolah, tapi mampu melihat dengan jeli tentang bagaimana melakukan pembangunan tapi tidak terlalu menguras APBD, yang kemudian dengan tegas membantai mental korup dalam birokrasi.

Jadi tidak heran jika APBD DKI menjadi Spektakuler dan rakyat tetap menikmati hasil pembangunan serta sarana dan prasarana yang menjadi kepentingan Publik.

Sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo. Pujian itu diberikan Jokowi karena Ahok dan jajarannya dinilai cerdas mencari sumber pendanaan pembangunan Simpang Susun Semanggi alias Semanggi Interchange.

Proyek yang dikerjakan untuk mengurai kemacetan di Jembatan Semanggi – yang merupakan pertemuan banyak kendaraan – tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Ahok menggunakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta, yang memberi syarat kepada sebuah perusahaan swasta untuk membiayai proyek itu sebagai kompensasi kenaikan koefisien luas bangunan (KLB) atas pembangunan konstruksi mereka di Ibu Kota.

“Pembiayaan yang dikeluarkan untuk proyek ini sangat efisien, murah juga. Saya dengar dari Pak Gubernur DKI, nilainya Rp360 miliar,” ujar Jokowi di atas Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan.

Selain pandai mencari sumber pendanaan, Ahok juga kerap kali menyelamatkan dana (keuangan) dari tangan-tangan “hitam” dan tak segan membeberkan jika ada kecelongan. Bahkan DPR pun ia sanggup melawan jika ada tindakan yang tidak benar.

Dia mengaku saat itu ‘kecolongan’ aksi nakal DPRD. Hal itu bisa lolos dari pengawasannya lantaran kala itu belum bisa menerapkan sistem e-budgeting seperti yang sedang diterapkan dalam APBD 2015.

“Beli. 55 biji UPS ke SMK/SMU. 1 UPS-nya Rp 6 miliar jadi total Rp 330 miliar. Kecolongan kan akhirnya kan. Nah sekarang mau masukin lagi UPS lebih gede nggak tahu ke siapa, kaya raya deh,” sebut Ahok.
“Sebelum paripurna itu mereka nggak masukin apapun. Makanya saya heran kan masa paripurna nggak ada berkas yang di-print out keluar. Mereka bilang gampang-gampang. Waktu dalam rapat ada nggak ketua menyerahkan berkas? Nggak ada,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa   malam.

“Kalau mereka anggap itu haknya dia, sejak kapan DPRD ngisi nyusun APBD. Dia yang ketik loh anggaran di-crop 10-15 persen. Kita ada bukti semua. Supaya masuk dananya dia yang Rp 12,1 triliun,” lanjutnya.

Baca juga : Jakarta Merindukan Ahok Pagi Ini ,,,,,Jika kelak Ahok keluar dari penjara, maka dunia akan memeluknya lebih erat lagi ,Ahok Adalah Mutiara Jakarta Karena Warisan Jembatan Layang Simpang Susun Semanggi Dan Ahok Rela Berkorban Demi Kembalinya Air Mancur Menari Di Monas!! MENGEJUTKAN!! Ini Balasan Ahok dari Balik Penjara Atas Karangan Bunga Ini Justru Bikin Netizen Menangis

Dari uraian singkat diatas, jelas dapat kita lihat bahwa Ahok tidak main-main soal keuangan dan APBD. Jadi wajar yang kerap melakukan korupsi berjamaah pada kecut dan tak mengharapkan ia kembali memimpin, dengan cara apapun termasuk sentimen Agama. Sementara Agama sendiri jelas tidak mengajarkan korupsi. Apalagi jika Jakarta dipimpin oleh seseorang yang mengukur kota seluas retorika dan kerap berubah warna seperti bunglon, maka massive korupsi dan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran, akan terus terjadi. [aktual]

ALHAMDULILLAH, SELURUH GURU BAKAL JADI PNS NASIONAL DAN BISA DIPINDAH KE BERBAGAI DAERAH

BREAKING NEWS - Sebaran guru yang tidak merata menjadi persoalan klasik yang tak kunjung selesai. Wakil Presiden Jusuf Kalla mewacanakan untuk menjadikan guru sebagai pegawai negeri sipil (PNS) nasional. Jadi, mereka bisa dipindah-pindah sesuai kebutuhan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, saat ini rasio secara nasional guru dan siswa itu sebenarnya telah di angka 1:18. Jumlah tersebut hanya terpaut satu angka dibandingkan Jepang yang punya rasio guru siswa 1:17. Tapi, persebaran guru di Indonesia masih belum merata.

Penyebab utamanya adalah guru menjadi pegawai daerah setelah ada otonomi. “Kita nomor 2 di Asia dari perbandingan guru dengan murid. Jadi mestinya efisien. Kenapa itu terjadi? Karena distribusinya yang tidak baik akibat otonomi pegawai negeri,” ujar JK, saat membuka Konvensi Nasional Pendidikan Nasional VIII di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (12/10) malam.

JK mengibaratkan bakal sulit memindah guru dari Kabupaten Bogor ke Sukabumi. Meskipun di Sukabumi ada kekurangan guru misalnya. ”Ada pikiran untuk memberikan suatu fungsi nasional kepada guru sehingga kita bisa pindah-pindahkan, yang mana kekurangan pindah ke situ,” imbuh dia.

Selain itu, guru yang saat ini menjadi pegawai daerah rawan terseret arus politik pada saat pemilihan kepala daerah. Bahkan, ada guru yang terlibat menjadi tim sukses bupati atau wali kota. Bila calon kepala daerah terpilih maka guru tersebut bisa menjadi kepala dinas.

”Kalau kalah ditempatkan di kecamatan yang jauh, ya apa boleh buat ‘kan. Ini kita harus hindari itu,” ujar JK.

Semestinya, guru saat ini harus lebih profesional. Lantaran, tunjangan untuk guru juga sudah lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil yang satu golongan. Apalagi, anggaran pendidikan yang punya porsi 20 persen dari APBN itu sekitar 60 persennya dipergunakan untuk keperluan guru.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menuturkan, pemindahan guru dari PNS daerah ke pusat itu bisa saja terjadi. “Tetapi karena terkait dengan aturan, undang-undangnya harus diubah dulu,” katanya. Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menjelaskan, status kepegawaian guru salah satunya terikat dengan UU Otonomi Daerah.

Pranata menjelaskan, pendidikan usia dini, dasar, dan menengah itu adalah kewenangan pemerintah pusat yang diotonomikan ke daerah. Sementara untuk pendidikan keagamaan dan pendidikan tinggi tetap terpusat. Pendidikan keagamaan di bawah Kementerian Agama (Kemenag) sementara pendidikan tinggi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti).

“Berdasarkan ketentuan otonomi daerah itu, PNS guru PAUD, dasar, dan menengah menjadi pegawai pemda,” tuturnya.

Baca juga :  KABAR GEMBIRA !! SESUAI PERMENDIKBUD NOMOR 8 TAHUN 2017 GURU HONORER WAJIB MENDAPAT SK DARI PEMERINTAH DAERAH BUPATI / WALI KOTA / GUBERNUR

Aturan yang berlaku saat ini adalah PNS guru PAUD, SD, dan SMP adalah milik pemerintah kabupaten dan kota. Sedangkan untuk PNS guru SMA dan SMK menjadi pegawai pemerintah provinsi.

Pejabat yang hobi kuliner Sunda itu menjelaskan jika nanti UU tentang otonomi daerah direvisi dan menyasar urusan pendidikan, bisa saja PNS guru berganti jadi pegawai pusat. Dia mengakui bahwa distribusi guru PNS terjadi ketimpangan antara kawasan perkotaan dengan pedalaman.

Untuk mengatasi kesenjangan guru berkualitas itu, Kemendikbud membuat program pengiriman guru garis depan (GGD). Guru-guru peserta program GGD ini tetap berstatus PNS daerah. Namun mereka terikat kontrak untuk bersedia ditempatkan di daerah terluar, terdepan, dan terpencil (3T). Tahun ini, kuota GGD mencapai 7.000 kursi. [prokal]

GAWAT...!!! Mata Uang Tiongkok Telah Beredar di Sulawesi

BREAKING NEWS - Penanganan yang dilakukan pemerintah terkait dengan isu TKA ilegal dicap jauh dari kata ideal. Padahal, beragam solusi jelas di depan mata. Salah satunya, mengawasi proyek-proyek dengan modal asing di daerah-daerah seluruh Indonesia.

"TKA boleh ilegal, tapi tidak ada proyek yang ilegal. Kemenaker bisa bekerja sama dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) di setiap daerah untuk memetakan proyek apa saja yang dikerjakan asing dan bisa diawasi ketat," ujar Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar kepada Jawa Pos.

 

Namun, hal tersebut tampaknya belum dilakukan secara maksimal. Kemenaker selama ini hanya mengandalkan laporan-laporan masyarakat untuk melacak TKA ilegal. Padahal, kondisi itu akan membuat penindakan sangat terbatas.

Belum lagi risiko adanya pengawas di lapangan yang akhirnya main di bawah meja dengan pihak perusahaan. "Koordinasi sepertinya tetap menjadi 'barang mahal' di negara kita," kritiknya.

Timboel mengatakan secara pribadi pernah memergoki pekerja perusahaan asal Tiongkok yang sedang beristirahat dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Pekerjaan yang dilakukan pun tenaga ahli sebagaimana diharuskan. Penggunaan bahasa asing di lingkungan kerja juga mudah ditemukan di kawasan industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.

Padahal, mengacu pada UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, TKA tersebut masuk kategori ilegal karena melanggar aturan. Sesuai aturan, pekerja asing harus didampingi pekerja lokal. Selain itu, mereka wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja.

"Bahkan, kartu identitas pekerjaannya juga dalam huruf Tiongkok. Kalau mengacu secara tegas ke UU itu (ketenagakerjaan), sudah bisa dikategorikan TKA ilegal. Tetapi, mungkin definisi TKA ilegal dari pemerintah hanya dibatasi sebagai TKA yang tidak punya izin kerja," sindirnya.

Di sisi lain, para TKA di kompleks industri Morosi tidak hanya menggeser pekerja lokal. Mereka juga beberapa kali membagi-bagikan mata uang yuan kepada warga sekitar. Menurut pengakuan warga setempat, tidak sedikit TKA yang melakukan jual beli dengan menggunakan uang asing itu. 

Hal tersebut tentu menyalahi SE Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Sungkowo, 50, warga setempat, mengaku pernah mendapatkan uang yuan dan dolar Hongkong dari pekerja asing asal Tiongkok. "Kalau kehabisan uang Indonesia, mereka memakai yuan. Nanti pedagang yang akan menukarkan," bebernya.

Uang asing tersebut juga sering dibagikan pekerja asing kepada anak-anak yang tinggal di sekitar proyek. Uang itu biasanya menjadi hadiah dari TKA ketika mendapat rezeki lebih atau setelah gajian.

Secara terpisah, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Agung Sabar Santoso menuturkan, memang banyak pekerja asing dari Tiongkok di Kendari. Namun, sebenarnya jumlah pekerja lokal juga banyak. "Saya sudah cek ke lokasi secara langsung, pekerja lokal cukup banyak," paparnya.

Namun, memang posisi Kendari yang menjadi transit ke Morowali menyebabkan seakan-akan terlihat banyak TKA dari Tiongkok. Padahal, sebagian pekerja asing tersebut juga pergi ke Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). "Di Morowali ada pengolahan (smelter) juga," terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (2/1).

Baca juga :  Jokowi Batal Pidato karena Obama Pergi Tinggalkan Acara Diikuti Pemimpin Negara Lain

Polda Sultra, kata Agung, akan membantu imigrasi bila ada rencana operasi TKA di Kendari. "Kami siap terjun untuk membantu imigrasi. Kita kan partner dengan Dirjen Imigrasi Pak Ronny F. Sompie," ungkapnya.

Bahkan, beberapa kali operasi TKA yang dilakukan imigrasi dibantu kepolisian. Beberapa waktu lalu, ada sejumlah TKA yang ketahuan bekerja, namun dengan visa kunjungan. "Banyak yang sudah dideportasi," tegasnya. [jpnn]

GNPF MUI-Kapolri Sepakat Gelar Aksi 2 Desember, Pemerintah Kok Masih Takut Akui Ada Demo? Ternyata Ini yang Ditakuti

BREAKING NEWS - Presiden Jokowi enggan mengakui aksi 2 Desember nanti sebagai aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Jokowi menegaskan tetap aksi 2 Desember adalah aksi ibadah yang digelar umat Islam.

“Tidak ada demo. Siapa bilang demo. Itu ibadah, doa bersama,” ujar Jokowi di Jakarta, Selasa (29/11/2016).

 

Sementara Menko Polhukam Jenderal TNI (Pur) Wiranto mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi komitmen penyelenggara demo 2 Desember, yakni Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang menjamin kegiatannya berjalan tertib dan aman.

Bahkan, Wiranto menyebut bahwa aksi demo mendatang adalah aksi gelar sajadah.

“Jadi aksi itu aksi ibadah, gelar sajadah, ada dzikir, doa bersama dan mungkin tausiah dari para ulama dan Umaro,” kata Wiranto.

Karena disebut sebagai aksi gelar sajadah, Wiranto meminta masyarakat jangan terlalu mengkhawatirkan isu adanya penyusup yang akan membuat kegaduhan dalam aksi nanti.

“Secara rasional (penyusup, Red) tidak ada, jangan mengada-adakan pemikiran kita,” tutur dia.

Baca juga : Video Ahok Minta Maaf Kepada Umat Islam Disambut Gemuruh Tepuk Tangan Penonton di Acara Mata Najwa

Kendati hanya disebut sebagai aksi gelar sejadah, Wiranto menegaskan bahwa pengamanan ketat dari aparat tetap diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kepolisian tidak boleh sampai terlena,” tegasnya. [pojoksatu]

Din Syamsuddin : Permasalahannya bukan Ahok tapi Ada Pemain dibalik Layar

BREAKING NEWS - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menilai ada ancaman besar dibalik polemik Ahok.

Din menekankan, Ahok jelas telah memberi penilaian (judgement) terhadap pemahaman orang lain dengan kata pejoratif. Tapi karena dia sudah minta maaf, menurut Din selayaknya dimaafkan asal tidak mengulangi lagi. Namun permasalahan yang ada lebih besar dari kejadian di pulau kecil itu.

“Permasalahannya, bahkan ancaman nyata, adalah fakta adanya kekuatan uang (the power of money) yang tengah menguasai Indonesia,” kata Din, Minggu (6/11).

Din pun menganalogikan kekuatan uang itu bagaikan cengkeraman naga raksasa yang sedang melilit NKRI yang kaya raya, dan satu persatu kekuatan penghalangnya dilumpuhkan bahkan dimatikan dengan uang. Proses ini dicermatinya tidak terlepas dari perkembangan geo-politik dan geo-ekonomi global dan regional.

“Sayangnya, Indonesia tidak memiliki mekanisme pertahanan diri (self defense mechanism) karena infrastruktur nasional rapuh, sejak dari pemerintah, partai politik, ormas, sampai kepada pers, yang banyak terdiri dari orang-orang lemah baik iman, akal pikiran, dan komitmen kerakyatan,” ujarnya, miris.

Kondisi ini, menurutnya, akan membawa Indonesia mengalami malapetaka dan terjatuh dalam nestapa.

Demikian breaking news terkini. (pojoksatu.id)