KOMISI X DPR: GAJI GURU HONORER 2017 DIPROYEKSIKAN RP 3 JUTA PERBULAN

BREAKING NEWS - Kesejahteraan guru PNS dan honorer bagai langit dan bumi. 

Kami sudah membuat simulasi gaji guru honorer Rp 3 juta per bulan, dengan demikian dibutuhkan dana sekitar Rp 29 triliun untuk 860 ribu guru," ungkap Utut Adianto, pimpinan Komisi X DPR RI dalam seminar nasional pendidikan. Dia menyebutkan, selama ini DAU pendidikan Rp 142‎ triliun. 

Baca juga : Pernyataan Pemerintah yang Membuat Honorer Sangat Terkejut

Sebagian besar (Rp 140 triliun) habis untuk bayar menggaji guru PNS. 

Sementara guru honorer tidak masuk alokasi dana pendidikan sehingga gajinya dibayar sesuka hati. [zona-belajarr]

Pernyataan Pemerintah yang Membuat Honorer Sangat Terkejut

Peliknya permasalahan tenaga honorer saat ini, membuat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana angkat bicara. Katanya, Pemerintah tidak setuju dengan adanya tenaga honorer. Sebab tingkat kompetensinya yang rendah dan bertolak belakang dengan belanja pegawai yang tinggi.

"Pada prinsipnya Pemerintah berkeberatan dengan adanya honorer. Itu karena kompetensi yang rendah dan anggaran belanja pegawai yang tinggi. Jumlah dan kebutuhan tidak sesuai, lalu yang dibutuhkan juga bukan itu," kata Bima.

 

Bagaimanapun, lanjutnya, saat ini Pemerintah ingin menghilangkan tenaga-tenaga administrasi.

"Kan saat ini separuhnya pegawai honorer itu tenaga administrasi. Kita tidak mau itu. Yang kita butuhkan adalah tenaga profesional yang memang sesuai dengan kebutuhan. Kenapa tidak kita angkat para pemuda-pemuda yang berkualitas dengan status cum laude. Mereka juga kan berhak menjadi PNS dan kenapa harus K-2," katanya.

Bima kemudian kembali menegaskan, bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan dan kompetensi tinggi.

"Yang menjadi permasalahan adalah kemampuan. Kita ingin membentuk tenaga profesional yang memang benar-benar punya kompetensi tinggi. Honorer itu kalau dapat pekerjaan lain dan mendapat gaji yang lebih tinggi, apakah mereka tidak tertarik hal itu. Kenapa mereka tidak memilih itu? Karena memang mereka tidak punya kemampuan," katanya.

Sekjen Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) itu pun kemudian mencoba memberikan beberapa cara bijak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan validasi para tenaga honorer itu. Apakah bodong atau tidak.
 

Baca juga : Guru Honorer Pantas Mendapatkan Kesejahteraan dan Perlindungan

Bima menegaskan betul, tidak mau ada tenaga honorer yang fiktif. Lalu yang kedua, apakah harus menjadi PNS? Bagaimana kalau sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K)?

"Atau tetap honorer tapi dengan gaji yang lebih baik. Yang jelas banyak alternatif lain yang bisa diambil," ujarnya menerangkan. [rakyatku]

GNPF MUI-Kapolri Sepakat Gelar Aksi 2 Desember, Pemerintah Kok Masih Takut Akui Ada Demo? Ternyata Ini yang Ditakuti

BREAKING NEWS - Presiden Jokowi enggan mengakui aksi 2 Desember nanti sebagai aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Jokowi menegaskan tetap aksi 2 Desember adalah aksi ibadah yang digelar umat Islam.

“Tidak ada demo. Siapa bilang demo. Itu ibadah, doa bersama,” ujar Jokowi di Jakarta, Selasa (29/11/2016).

 

Sementara Menko Polhukam Jenderal TNI (Pur) Wiranto mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi komitmen penyelenggara demo 2 Desember, yakni Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang menjamin kegiatannya berjalan tertib dan aman.

Bahkan, Wiranto menyebut bahwa aksi demo mendatang adalah aksi gelar sajadah.

“Jadi aksi itu aksi ibadah, gelar sajadah, ada dzikir, doa bersama dan mungkin tausiah dari para ulama dan Umaro,” kata Wiranto.

Karena disebut sebagai aksi gelar sajadah, Wiranto meminta masyarakat jangan terlalu mengkhawatirkan isu adanya penyusup yang akan membuat kegaduhan dalam aksi nanti.

“Secara rasional (penyusup, Red) tidak ada, jangan mengada-adakan pemikiran kita,” tutur dia.

Baca juga : Video Ahok Minta Maaf Kepada Umat Islam Disambut Gemuruh Tepuk Tangan Penonton di Acara Mata Najwa

Kendati hanya disebut sebagai aksi gelar sejadah, Wiranto menegaskan bahwa pengamanan ketat dari aparat tetap diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kepolisian tidak boleh sampai terlena,” tegasnya. [pojoksatu]

Din Syamsuddin : Permasalahannya bukan Ahok tapi Ada Pemain dibalik Layar

BREAKING NEWS - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menilai ada ancaman besar dibalik polemik Ahok.

Din menekankan, Ahok jelas telah memberi penilaian (judgement) terhadap pemahaman orang lain dengan kata pejoratif. Tapi karena dia sudah minta maaf, menurut Din selayaknya dimaafkan asal tidak mengulangi lagi. Namun permasalahan yang ada lebih besar dari kejadian di pulau kecil itu.

“Permasalahannya, bahkan ancaman nyata, adalah fakta adanya kekuatan uang (the power of money) yang tengah menguasai Indonesia,” kata Din, Minggu (6/11).

Din pun menganalogikan kekuatan uang itu bagaikan cengkeraman naga raksasa yang sedang melilit NKRI yang kaya raya, dan satu persatu kekuatan penghalangnya dilumpuhkan bahkan dimatikan dengan uang. Proses ini dicermatinya tidak terlepas dari perkembangan geo-politik dan geo-ekonomi global dan regional.

“Sayangnya, Indonesia tidak memiliki mekanisme pertahanan diri (self defense mechanism) karena infrastruktur nasional rapuh, sejak dari pemerintah, partai politik, ormas, sampai kepada pers, yang banyak terdiri dari orang-orang lemah baik iman, akal pikiran, dan komitmen kerakyatan,” ujarnya, miris.

Kondisi ini, menurutnya, akan membawa Indonesia mengalami malapetaka dan terjatuh dalam nestapa.

Demikian breaking news terkini. (pojoksatu.id)

Guru Honorer Pantas Mendapatkan Kesejahteraan dan Perlindungan

BREAKING NEWS - Kesejahteraan dan perlindungan guru honorer adalah hal yang pantas guru dapatkan, karena bagaimanapun juga profesi guru adalah sangat mulia dan guru honorer adalah sama dengan guru lainnya.

Jelang puncak perayaan peringatan Hari Guru Nasional (HGN) pada 27 November 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bersama organisasi-organisasi guru kompak mengonsep rangkaian acara. Meski begitu, masing-masing perwakilan organisasi guru berharap peringatan HGN bukan sekadar seremoni semata.

kesejahteraan guru honorer

Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Tety Sulastri mengungkapkan, salah satu harapan pada HGN, yakni nasib guru honorer. Menurut dia, saat ini perhatian pemerintah terhadap guru honorer masih minim.

"Harapannya perhatikan teman-teman kami yang saat ini masih jadi guru honorer. Apapun bentuknya yang penting diperhatikan dulu," ucapnya dalam konferensi pers HGN di Kemdikbud, Jakarta, baru-baru ini.

Senada dengan FGII, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Muhammad Asmin mengatakan, guru berhak mendapat kesejahteraan yang layak, termasuk perlindungan. Hal ini, lanjut dia, juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas guru honorer dalam mengajar.

Menanggapi harapan organisasi guru tersebut, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud, Sumarna Surapranata menjelaskan jika untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Terhadap kekerasan terhadap guru, Pranata menegaskan bahwa Kemdikbud bertekad melindungi, baik dari segi profesi, keselamatan kerja, dan hukum.

"Ketika ada kasus kekerasan guru di Makassar pemerintah dan PGRI hadir di situ, juga organisasi guru lainnnya. Tetapi perlindungan guru juga harus disertai dengan perlindungan anak. Yang jelas, dalam regulasi jangan ada kekerasan dalam pendidikan," ucapnya.

Dia menambahkan, guna mewujudkan sekolah aman, dari sisi guru dan siswa harus proposional. Sehingga, jika ada kasus terjadi jangan dipelintir karena kesalahan guru semata.

"Tapi jika ada guru yang melakukan kesalahan pendagogik, maka akan dilakukan pembinaan," pungkas Pranata. 

Demikian Breaking News hari ini terkait masalah kesejahteraan dan perlindungan guru honorer. Dikutip dari situs okezone.com

Update berita lainnya dengan berkunjung di Breaking News.